SIDOARJO | PANTURAPOS – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mencatatkan lonjakan signifikan dalam pendaftaran program kreatif dan pelayanan publik. Sepanjang tahun 2026, jumlah inovasi yang lahir di lingkungan Pemkab Sidoarjo melesat hingga 382 program, meningkat tajam dibandingkan tahun 2025 yang tercatat sebanyak 262 inovasi.
Meskipun menunjukkan tren kuantitatif yang positif, Bupati Sidoarjo H. Subandi, S.H., M.Kn., menginstruksikan agar ratusan inovasi tersebut tidak sekadar berhenti di atas kertas atau sekadar pemenuhan administratif kewajiban laporan.
“Pola kerja lama harus kita ubah melalui efektivitas inovasi. Namun yang terpenting, inovasi itu wajib berkelanjutan dan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat luas,” tegas Subandi dalam gelaran Apresiasi Kontributor Inovasi Sidoarjo Tahun 2026 di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (15/10/2026).
Subandi memaparkan, terobosan dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat dibutuhkan untuk merespons berbagai dinamika tantangan daerah yang kian kompleks. Berdasarkan data evaluasi Pemkab, Sidoarjo masih menggarap penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang berada di angka 6,49 persen, angka kemiskinan sebesar 4,40 persen, Indeks Lingkungan Hidup di posisi 62,37, serta kenaikan prevalensi stunting dari 8,4 persen menjadi 10,6 persen.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga memberikan teguran keras bagi tujuh perangkat daerah yang tercatat belum menyampaikan laporan inovasinya agar segera melakukan evaluasi menyeluruh.
Selain mengevaluasi kinerja OPD, Bupati Subandi menginstruksikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sidoarjo untuk menyetop sementara (moratorium) kegiatan Outdoor Learning (ODL) sepanjang tahun 2026. Langkah tegas ini diambil menyusul banyaknya aduan dari wali murid dan pihak sekolah terkait potensi permasalahan teknis maupun finansial di lapangan.
Sementara terkait lonjakan kasus stunting, orang nomor satu di Sidoarjo ini memerintahkan pemetaan berbasis data akurat (data-driven mapping) yang melibatkan kolaborasi Lintas OPD, Dinas Kesehatan, dinas keluarga berencana, hingga tingkat kecamatan dan desa. Pemerintah Desa dipersilakan mengalokasikan dukungan anggaran melalui APBDes sesuai koridor hukum yang berlaku.
“Semua elemen harus bergerak bersama. Jika pemetaan data tepat dan seluruh pihak terlibat, saya optimistis angka stunting bisa kita turunkan secara signifikan,” ujar Subandi.
Di sisi lain, penganugerahan kontributor inovasi turut memberikan sorotan positif bagi jajaran kewilayahan. Salah satu penerima apresiasi, Camat Krian Kusdianto, sukses menggagas inovasi program sosial bertajuk “Tali Asih”.
Program Tali Asih menggalang donasi sukarela dari para ASN serta perangkat Kecamatan Krian untuk menutup celah kebutuhan alat bantu kesehatan bagi lansia dan penyandang disabilitas yang belum ter-cover penuh oleh bantuan reguler pemerintah.
“Dalam satu bulan, donasi sukarela ASN ini mampu menyalurkan satu hingga dua alat bantu bagi warga lansia dan disabilitas yang membutuhkan. Harapan kami, langkah kecil ini mempercepat pemenuhan hak-hak dasar warga,” ungkap Kusdianto. [SWD]
