LAMONGAN, PANTURAPOS.COM | Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Republik Indonesia menjadi momen krusial untuk menguji kembali daya jangkau kemerdekaan di tengah kehidupan rakyat. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ASLI menegaskan bahwa usia 81 tahun bukan lagi saatnya sekadar merayakan seremonial, melainkan pembuktian hadirnya kedaulatan, keadilan, serta kesejahteraan yang dirasakan secara merata dari kota hingga pelosok desa.
Ketua Umum DPP LSM ASLI, Muhammad Wahid, S.Pd.I., M.Pd., menyoroti bahwa pengorbanan luar biasa para pendiri bangsa belum sepenuhnya berbanding lurus dengan realitas sosial saat ini. Masih banyak warga negara yang merasa asing di tanah sendiri lantaran akses ekonomi dan keadilan hukum yang belum berpihak secara seimbang.
“Kedaulatan bukan sekadar slogan di atas kertas. Indonesia harus bebas dari tekanan kekuatan mana pun. Kekayaan alam Nusantara wajib dikelola penuh oleh putra-putri terbaik bangsa demi kemaslahatan rakyat, bukan untuk segelintir kelompok atau kepentingan asing,” tegas Wahid dalam keterangannya.
Ia menambahkan, pilar penegakan hukum harus berdiri tegak tanpa pandang bulu. Kemerdekaan sejati hanya bisa diukur ketika rakyat kecil mendapatkan perlindungan hukum yang setara, anak-anak tidak putus sekolah karena kendala biaya, dan tidak ada lagi warga yang cemas saat membutuhkan pengobatan medis.
Jeritan senada diungkapkan oleh masyarakat di jalur pesisir. Sutrisno (48), seorang nelayan asal Jalur Pantura, menyatakan bahwa makna kemerdekaan bagi rakyat kecil adalah jaminan hidup yang layak dan kepastian mata pencaharian.
“Kami rakyat kecil tidak minta perayaan yang mewah di usia Indonesia ke-81 ini. Kami hanya ingin harga perbekalan melaut terjangkau, hasil tangkapan dihargai adil, dan biaya sekolah anak terjamin. Kemerdekaan buat kami itu simpel: perut terisi, hidup tenang, dan tidak tertindas,” ujar Sutrisno.
Menanggapi harapan tersebut, LSM ASLI berkomitmen untuk terus berada di garis terdepan dalam mengawal hak-hak masyarakat serta mendorong pemerintah bekerja lebih sungguh-sungguh. Sinergi antara kebijakan negara yang berorientasi rakyat, tanggung jawab sosial dunia usaha, serta pengawasan kritis elemen masyarakat menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, makmur, dan sejahtera sesuai mandat UUD 1945.
Oleh: Muhammad Wahid, S.Pd.I., M.Pd
Ketua Umum DPP LSM ASLI
