SIDOARJO, Panturapos.com | Upaya memperkuat sinergitas antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Sidoarjo tidak hanya dilakukan di dalam ruang rapat formal atau sidang paripurna. Langkah unik ditempuh Bupati Sidoarjo H. Subandi dengan mengajak jajaran anggota DPRD Sidoarjo berlaga dalam pertandingan persahabatan sepak bola di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jumat (7/8) sore.
Selain menjaga kebugaran fisik, laga silaturahmi ini dikemas sebagai sarana komunikasi informal untuk mencairkan ketegangan politik serta mempererat kekompakan kerja antarlembaga pemerintahan daerah.
Dalam pertandingan tersebut, Bupati Sidoarjo H. Subandi memimpin langsung tim kesebelasan Pemkab Sidoarjo yang diperkuat para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sementara di kubu lawan, Ketua DPRD Sidoarjo Abdilah Nasih memboyong para wakil rakyat untuk unjuk gigi mengolah si kulit bundar.
Laga berlangsung cukup sengit namun tetap menjunjung tinggi kebersamaan. Tim DPRD Sidoarjo tampil lebih dominan dengan berhasil menyarangkan tiga gol ke gawang Pemkab Sidoarjo yang dikawal Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar). Adapun tim Pemkab hanya mampu membalas satu gol melalui skema serangan yang diselesaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub). Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 3-1 bertahan untuk keunggulan tim legislatif.
Seusai pertandingan, Bupati Sidoarjo H. Subandi mengungkapkan bahwa agenda olahraga bersama ini merupakan media yang efektif untuk mencairkan suasana dan membangun komitmen kebersamaan.
“Olahraga bersama seperti ini menjadi simbol kekompakan dan kerja sama yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan DPRD Sidoarjo. Lewat komunikasi yang baik dan cair, akan terbangun sinergi yang kokoh dalam mengurus daerah,” ujar Subandi.
Ia menekankan, DPRD merupakan mitra kerja strategis Pemkab dalam pembangunan. Sementara Pemkab berfokus pada roda pemerintahan dan pelayanan publik, DPRD mengoptimalkan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara konstruktif.
“Sinergi dapat dibangun melalui komunikasi yang terbuka, penyelarasan program kerja, serta saling menghargai fungsi dan wewenang masing-masing dalam perencanaan, penganggaran, dan pengawasan pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. [Red]
