L
AMONGAN, Panturapos.com – Ratusan warga Desa Sedayu Lawas, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Desa setempat. Aksi tersebut dipicu oleh kurangnya transparansi dalam penggunaan anggaran Dana Desa, terutama terkait pembangunan wisata kuliner di taman BBWS dan perbaikan jalan yang rusak.
Para pengunjuk rasa menuntut salinan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk proyek yang dipertanyakan, serta meminta salinan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Warga juga menyerukan untuk menghentikan praktik pungutan liar (pungli) yang diduga marak di desa mereka.
Dalam aksi ini, para warga membawa kendaraan dan menggunakan pengeras suara, sambil mengibarkan pamflet yang bertuliskan sejumlah tuntutan, seperti “Dana Desa iku buat rakyat Bukan warisane Kakekanmu”, Desaku Hanya Butuh Kejujuran, Bukan Goyangan #Tiktok”, “Dana Desa untuk Disalurkan, Bukan untuk Bancaan.” Dan masih banyak lagi nada tulisan yang dibawa pengunjuk rasa dalam menyampaikan rasa ketidak puasannya atas pemimpin desanya.
Fery, salah satu koordinator aksi, menegaskan pentingnya menjaga ketertiban selama unjuk rasa. “Ini aksi damai, kita hanya ingin kejelasan dari Pemdes (pemerintah desa). Dana Desa ini milik rakyat, bukan untuk bancaan,” teriaknya, disambut sorakan dukungan dari massa yang hadir.
Aksi unjuk rasa berlangsung dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan Linmas untuk mengantisipasi potensi kericuhan. Menurut informasi dari beberapa warga, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang merupakan suami kepala desa, diduga telah mengambil alih fungsi pelaksana semua proyek Dana Desa di Desa Sedayu Lawas.
Ketidakpuasan warga terhadap kepemimpinan Bu Kades semakin terlihat dengan munculnya slogan-slogan seperti “Bu Kades Korupsi,” yang mencerminkan harapan akan adanya perubahan dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa.
Warga sangat berharap agar Pemerintah Desa Sedayu Lawas segera memberikan klarifikasi serta menjawab tuntutan yang telah disampaikan, demi terciptanya transparansi dan keterbukaan dalam penggunaan dana yang seharusnya untuk kepentingan masyarakat.
Hingga usai penyampaian pendapat di kantor desa Sedayulawas Heni Fikawati Kades Sedayu Lawas tidak menampakan diri untuk menemui para pengunjukrasa. Agar dapat menitralisir opini ditengah masyarakat dan rasa ketidakpuasan atas transparansi dalam pemerintahannya. Sehingga hal ini semakin memperjelas anggapan warga Sedayu Lawas. Selain itu menurut informasi dari warga, jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Warga akan berunjukrasa lagi dengan massa yang lebih besar. [Tim Red]
