Oleh: Muhammad Wahid, S.Pd.I., M.Pd.
Ketua Umum DPP LSM ASLI
Belakangan ini, masyarakat Indonesia disuguhi serangkaian peristiwa penting yang menyita perhatian publik. Mulai dari tindak lanjut tegas atas peristiwa penggerebekan yang dinilai melanggar prosedur di Sukoharjo, pencopotan pejabat yang dinilai tidak menjalankan tugas dengan benar, hingga pengumuman penting dari Mabes Polri terkait penetapan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang menargetkan Presiden Republik Indonesia. Rangkaian peristiwa ini tidak bisa dipandang sebagai hal yang berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan yang menunjukkan adanya arah baru yang sungguh-sungguh dijalankan oleh pimpinan tertinggi di institusi kepolisian kita.
Kasus Penyadapan Ilegal: Bukti Bahwa Tidak Ada yang Kebal Hukum
Salah satu yang paling mengejutkan sekaligus memberikan harapan adalah penetapan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Penyadapan yang diduga telah berlangsung sejak tahun 2025 ini bukanlah kejahatan biasa. Penyadapan tanpa hak melanggar hukum, melanggar privasi, dan dapat mengganggu jalannya pemerintahan serta keamanan negara. Apalagi ketika salah satu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka adalah sosok yang dikenal publik, yaitu LSP.
Keputusan Kapolri untuk memproses kasus ini secara terbuka dan tegas menunjukkan satu hal yang sangat mendasar: penegakan hukum harus berlaku untuk semua orang, tanpa pandang bulu. Tidak peduli siapa namanya, apa jabatannya, atau seberapa besar pengaruh yang dimilikinya. Jika diduga melanggar hukum, maka harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Inilah esensi dari negara hukum yang kita perjuangkan bersama.
Selama ini, keraguan sempat menghantri banyak pihak: apakah kasus yang menyangkut pihak-pihak tertentu akan benar-benar ditindaklanjuti? Apakah prosesnya akan berjalan di tempat? Pengumuman Kapolri ini menjawab keraguan tersebut. Bahwa institusi Polri di bawah pimpinan yang baru berani mengambil langkah besar, meskipun langkah tersebut tidak mudah dan pasti akan mendapat sorotan dari berbagai pihak.
Pembenahan dari Dalam yang Membutuhkan Keberanian Besar
Membenahi tubuh institusi sebesar Polri bukanlah pekerjaan yang sederhana. Di dalamnya ada ribuan personel, beragam kepentingan, dan sistem yang telah berjalan lama. Untuk memperbaikinya dibutuhkan keberanian luar biasa — keberanian untuk mengakui kekurangan, keberanian untuk menindak yang salah meskipun itu rekan sendiri, dan keberanian untuk membuka proses secara transparan kepada masyarakat.
Penetapan tersangka dalam kasus penyadapan ilegal, pencopotan pejabat yang lalai dalam tugasnya, serta evaluasi menyeluruh atas prosedur penegakan hukum yang keliru, semuanya itu adalah bukti bahwa Kapolri yang baru sungguh-sungguh ingin mewujudkan Polri yang dicintai rakyat, yang menegakkan keadilan, yang transparan dalam setiap langkahnya, dan yang berintegritas tinggi.
Integritas berarti melakukan hal yang benar meskipun tidak ada yang melihat. Transparansi berarti terbuka terhadap pengawasan publik. Keadilan berarti setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Ketiga hal inilah yang sedang diperjuangkan dan ditunjukkan melalui langkah-langkah nyata ini.
Harapan Masyarakat dan Perlu Pengawasan Bersama
Kita patut mengapresiasi langkah ini, namun tidak boleh berhenti hanya pada rasa syukur sesaat. Pembenahan ini perlu terus dipantau bersama. Masyarakat harus menjadi mitra yang kritis namun konstruktif. Kita berharap:
– Proses hukum terhadap ketiga tersangka penyadapan ilegal berjalan tuntas, objektif, dan transparan, sehingga masyarakat tahu persis apa yang terjadi, siapa yang terlibat, dan bagaimana penyelesaiannya.
– Tidak ada pihak yang dilindungi, tidak ada yang diistimewakan. Keadilan harus ditegakkan sampai ke akar-akarnya.
– Langkah pembenahan ini tidak berhenti di tingkat pusat saja, tetapi sampai ke daerah-daerah, hingga setiap warga merasa aman dan diperlakukan dengan hormat oleh aparat di manapun mereka berada.
– Ke depannya, kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian terus meningkat karena terbukti Polri ada di tengah masyarakat, untuk masyarakat, dan menegakkan kebenaran dengan tulus.
Penegakan hukum yang baik adalah jaminan terciptanya ketenteraman dalam bermasyarakat dan bernegara. Ketika hukum berjalan lurus, tidak ada yang melengkung, maka rakyat akan merasa aman, negara akan kuat, dan keadilan akan menjadi milik semua orang. Semoga langkah awal yang baik ini menjadi awal perubahan besar yang membawa Indonesia semakin maju, adil, dan sejahtera.
