SIDOARJO | PANTURAPOS — Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi pembangunan manusia dari tingkat akar rumput. Sebanyak 346 Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dikerahkan secara masif guna mengoptimalkan penerapan delapan fungsi keluarga sebagai garda terdepan pencegahan stunting dan berbagai persoalan sosial.
Komitmen tersebut ditekankan langsung oleh Bupati Sidoarjo H. Subandi saat membuka kegiatan penguatan peran PPKBD yang diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Sidoarjo. Acara yang mempertemukan para penyuluh serta koordinator KB se-kabupaten ini dipusatkan di Pendopo Delta Wibawa, Senin (16/11/2026).
Di hadapan ratusan kader, Bupati Subandi menyampaikan apresiasi mendalam atas dedikasi dan keikhlasan para kader PPKBD yang selama ini menjadi jembatan penghubung antara kebijakan pemerintah daerah dan realitas di tengah masyarakat desa maupun kelurahan.
“Kader PPKBD bukan sekadar pelaksana program keluarga berencana semata, melainkan mitra strategis utama pemerintah dalam merajut ketahanan keluarga,” ujar Subandi dalam arahannya.
Ia menilai, ukuran keberhasilan suatu daerah tidak hanya dilihat dari megahnya infrastruktur atau tingginya grafik ekonomi semata. Lebih dari itu, kualitas manusia ditentukan oleh seberapa baik pola pengasuhan, kesehatan, kemandirian ekonomi, serta perlindungan yang didapatkan oleh setiap anggota keluarga.
Oleh karena itu, delapan fungsi keluarga—yang mencakup aspek agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi, hingga pelestarian lingkungan—harus diimplementasikan secara nyata.
Isu krusial yang turut menjadi sorotan tajam dalam forum tersebut adalah fluktuasi angka stunting di Sidoarjo. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Sistem Informasi Kesehatan (SIK), prevalensi balita stunting sempat tercatat 14,8 persen pada 2021, lalu melandai di angka 8,4 persen pada 2023, namun mengalami kenaikan kembali menjadi 10,6 persen pada 2024.
Guna membalikkan tren tersebut, Bupati Subandi memaparkan tiga formula penanganan terpadu. Pertama, pendampingan keluarga berbasis data akurat agar intervensi yang diberikan tepat sasaran. Kedua, penguatan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah desa, Tim Penggerak PKK, kader kesehatan, hingga perangkat daerah. Ketiga, memastikan edukasi berbuah pada perubahan perilaku nyata di masyarakat.
Di tengah laju pertumbuhan penduduk Sidoarjo yang kini menyentuh angka sekitar 2,4 juta jiwa berdasarkan data administrasi kependudukan 2025, optimalisasi peran kader dinilai semakin mendesak. Terlebih, pemerintah daerah juga menyambut positif sinergi program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak dan ibu hamil sebagai instrumen tambahan dalam menekan angka gizi buruk.
“Alhamdulillah, program MBG dari Presiden sudah mulai menyasar anak-anak dan ibu hamil kita. Sinergi ini diyakini mampu mempercepat penurunan angka stunting di Sidoarjo,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo Heni Kristiani mengungkapkan bahwa tantangan yang dihadapi keluarga modern saat ini semakin kompleks. Selain stunting, para kader di lapangan juga dihadapkan pada ancaman anak putus sekolah, tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga potensi paparan radikalisme di kalangan remaja.
Untuk membekali para kader dalam menghadapi dinamika tersebut, kegiatan pembinaan ini turut menghadirkan narasumber kompeten dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) serta Bunda Genre Kabupaten Sidoarjo.
“Melalui penguatan kapasitas ini, kami berharap para PPKBD semakin tajam dalam memahami instrumen delapan fungsi keluarga, sehingga mampu menghadirkan solusi konkret atas berbagai persoalan sosial di wilayah masing-masing,” pungkas Heni. [SWD]












