GRESIK | PANTURAPOS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik terus memacu percepatan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai langkah strategis memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan berbasis desa. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor yang berlangsung di Wahana Ekspresi Poesponegoro (WEP), Kamis (22/10/2026).
Rakor strategis ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Gresik dr. Asluchul Alif, Dandim 0817 Gresik Letkol Inf. Fadly Subur Karamaha, Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution, serta Sekretaris Daerah Achmad Washil Miftachul Rachman. Turut hadir jajaran Kepala OPD, para camat, hingga kepala desa se-Kabupaten Gresik.
Berdasarkan data Pemkab Gresik, seluruh desa dan kelurahan di wilayah ini telah memiliki payung hukum koperasi. Tercatat sebanyak 356 KDKMP resmi berbadan hukum, yang terdiri atas 330 koperasi desa dan 26 koperasi kelurahan.
Perkembangan infrastruktur fisik pun menunjukkan tren positif. Hingga 19 Oktober 2026, sebanyak 259 gerai selesai dibangun—meningkat dari 256 gerai pada September lalu. Sementara itu, 6 gerai masih dalam tahap pengerjaan fisik dan 91 gerai sisanya dijadwalkan segera menyusul.
Guna memastikan kesiapan operasional lapangan, sebanyak 190 KDKMP kini ditetapkan sebagai target verifikasi dan validasi (verval). Penunjukan ini mengacu pada pendataan Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (SIMKOPDES) serta rekomendasi kelayakan lokasi dari PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero).
Dalam arahannya, Wakil Bupati Gresik dr. Asluchul Alif mengapresiasi kolaborasi seluruh pemangku kepentingan yang konsisten mengawal program strategis nasional sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.
“Koperasi Merah Putih merupakan instrumen vital dalam membangun kemandirian ekonomi desa, memangkas rantai distribusi kebutuhan pokok, serta membuka lapangan kerja baru. Legalitas 356 koperasi ini adalah modal dasar yang kuat,” ujar pria yang akrab disapa Dokter Alif tersebut.
Kendati demikian, Dokter Alif menggarisbawahi bahwa tolok ukur keberhasilan program ini tidak sekadar bertumpu pada jumlah kelengkapan administrasi atau fisik bangunan semata, melainkan pada keaktifan roda bisnis yang memberi dampak nyata bagi anggota dan warga sekitar.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kompetensi dan profesionalisme para manajer KDKMP sebagai motor penggerak utama di lapangan.
“Manajer koperasi harus jeli melihat potensi lokal, mampu membangun kemitraan bisnis yang sehat, serta mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel. Sinergi yang harmonis antara pengurus, pengawas, dan manajer adalah kunci agar tata kelola berjalan akuntabel,” tegas Wabup.
Melalui sinergi lintas sektor ini, Pemkab Gresik optimistis kehadiran KDKMP tidak hanya menjadi wadah pemasaran produk unggulan UMKM lokal, tetapi juga mampu menjadi benteng ketahanan ekonomi masyarakat di tingkat tapak. [J2]
