SIDOARJO, Panturapos.com | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menegaskan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS). Sebanyak 1.452 petugas sensus resmi diterjunkan untuk melakukan pendataan langsung ke masyarakat dan pelaku usaha di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Komitmen tersebut ditandai dengan apel pelepasan petugas Sensus Ekonomi 2026 yang digelar di Fave Hotel Sidoarjo, Rabu (10/6/2026) malam. Kegiatan tersebut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Mohammad Bahrul Amig, yang mewakili Bupati Sidoarjo, Subandi.
Dalam sambutannya, Bahrul Amig menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda strategis nasional yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Data yang dihasilkan akan menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi baik di tingkat daerah maupun nasional.
Menurutnya, sensus tersebut akan menghasilkan informasi yang komprehensif mengenai struktur ekonomi, karakteristik usaha, perkembangan ekonomi digital, hingga aspek ekonomi lingkungan yang semakin relevan dalam pembangunan berkelanjutan.
“Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi sumber data utama untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Karena itu, kualitas data yang diperoleh harus benar-benar dijaga,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan sensus sangat bergantung pada profesionalisme petugas di lapangan. Para petugas diminta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga etika, serta membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat.
Selain itu, petugas juga diminta menggunakan atribut resmi selama bertugas guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pendataan yang dilakukan.
“Petugas sensus adalah ujung tombak keberhasilan kegiatan ini. Laksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, jaga kesehatan, dan pastikan data yang dikumpulkan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan,” pesannya.
Bahrul Amig juga mengingatkan bahwa ketidakakuratan data dapat berdampak langsung terhadap kualitas kebijakan publik dan program pembangunan yang dijalankan pemerintah.
“Program yang baik lahir dari data yang baik. Jika data yang digunakan tidak akurat, maka kebijakan dan program pembangunan berpotensi tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, budaya pengambilan keputusan berbasis data harus terus diperkuat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Sidoarjo, Bagyo Trilaksono, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan mencakup pendataan seluruh unit usaha yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sidoarjo, kecuali sektor administrasi pemerintahan dan kegiatan rumah tangga sebagai pemberi kerja.
Pendataan tidak hanya berfokus pada aktivitas usaha, tetapi juga mencakup pembaruan data sosial ekonomi keluarga. Informasi yang dikumpulkan meliputi kondisi demografi, tingkat pendidikan, pekerjaan, hingga karakteristik umum keluarga.
Menurut Bagyo, data yang terkumpul nantinya akan menjadi basis penting bagi berbagai kegiatan statistik dan survei lanjutan yang dilakukan pemerintah.
“Tujuan utama sensus ini adalah menyediakan data dasar yang kuat dan akurat sebagai pijakan dalam menyusun kebijakan pembangunan serta berbagai survei dan sensus berikutnya,” jelasnya.
Ia mengungkapkan bahwa sejumlah persiapan telah dilakukan sejak awal Juni 2026. BPS telah melakukan koordinasi dengan berbagai perangkat daerah, pelaku usaha, serta mengirimkan pemberitahuan kepada perusahaan besar dan menengah guna mendukung kelancaran pelaksanaan sensus.
Pada pelaksanaan SE 2026 kali ini, BPS juga menghadirkan sejumlah inovasi yang membedakannya dari sensus sebelumnya. Salah satunya adalah penerapan mekanisme self-enumeration, yang memungkinkan masyarakat dan perusahaan mengisi data secara mandiri.
Selain itu, teknologi geo-tagging digunakan untuk merekam lokasi usaha secara lebih akurat, sementara teknologi Generative Artificial Intelligence (Gen-AI) dimanfaatkan untuk membantu proses klasifikasi lapangan usaha sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
Tak hanya itu, pemanfaatan big data juga dilakukan untuk menyusun daftar awal usaha, serta penggunaan chatbot guna memberikan layanan informasi dan membantu menjawab pertanyaan responden secara cepat.
“Pemanfaatan teknologi digital ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas data sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam mengikuti proses sensus,” terang Bagyo.
Hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan menjadi rujukan utama dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi, pengembangan UMKM, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga perumusan program peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan tersedianya data yang lengkap, akurat, dan mutakhir, pemerintah diharapkan dapat merancang kebijakan yang lebih efektif, tepat sasaran, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo. [SWD]
