Tuban, Panturapos.com | Kebijakan layanan internet de sa di Kabupaten Tuban kini tengah menjadi sorotan tajam. Pasalnya, sejumlah Pemerintah Desa (Pemdes) mulai menyuarakan keberatan terkait tingginya biaya langganan bulanan yang dianggap tidak sebanding dengan kualitas jaringan yang mereka terima.
Biaya Selangit, Layanan “Sering Mati”
Sejumlah perangkat desa di Kecamatan Jenu membeberkan bahwa setiap desa diwajibkan menyetor iuran sebesar Rp2,5 juta per bulan. Jika diakumulasi dalam setahun, dana desa yang terserap untuk satu titik layanan internet ini mencapai Rp30 juta.
Ironisnya, besarnya biaya tersebut tidak menjamin kelancaran koneksi. Alih-alih mempercepat birokrasi, kualitas jaringan justru sering dikeluhkan karena:
Koneksi tidak stabil: Sering mengalami lemot hingga gangguan total (down).
Aplikasi vital seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) kerap tidak bisa diakses saat dibutuhkan.
Bayar penuh saat libur: Meskipun operasional kantor desa berhenti pada akhir pekan, tagihan tetap berjalan flat tanpa kompensasi atas gangguan layanan.
Dilema “Terpaksa” Membayar
Salah satu perangkat desa yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan adanya kekhawatiran sistemik.
Pihak desa merasa berada dalam posisi sulit karena merasa “wajib” mengikuti program ini.
”Kami khawatir jika tidak membayar atau menunggak, akses ke sistem pemerintahan desa justru akan diblokir. Jadi mau tidak mau kami tetap bayar meski layanannya mengecewakan,” ungkapnya.
Kondisi ini memicu dugaan adanya kurangnya transparansi dalam skema kerja sama dengan penyedia layanan.
Anggaran desa yang seharusnya bisa dialokasikan untuk program pemberdayaan masyarakat justru tersedot ke layanan yang tidak efisien.
Kini, publik mendesak Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) setempat untuk segera turun tangan. Masyarakat dan perangkat desa menuntut adanya:
Evaluasi skema kerja sama: Meninjau kembali kontrak dengan penyedia jasa.
Harga harus mencerminkan kualitas layanan di lapangan.
Opsi Provider Lain: Memberikan kebebasan bagi desa untuk memilih penyedia jasa yang lebih kompetitif dan stabil.
Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak terkait diharapkan dapat segera memberikan solusi konkret agar dana desa tidak terus terbuang sia-sia demi layanan internet yang tidak optimal. [BED]
