Janji Prabowo untuk memprioritaskan ketahanan energi picu kekhawatiran pemerhati lingkungan

JAKARTA || Panturapos.com – Para aktivis lingkungan menyuarakan kekhawatiran mendalam terhadap masa depan ekologi Indonesia terkait preferensi presiden terpilih Prabowo Subianto untuk meningkatkan industri pertambangan dan sektor-sektor yang mengeksploitasi sumber daya alam.

Prabowo, yang akan mengambil alih jabatan presiden pada bulan Oktober, berjanji untuk melanjutkan strategi Presiden Joko “Jokowi” Widodo dalam mengembangkan sektor-sektor ini hingga mencapai potensi penuh dengan mengonversi hutan menjadi perkebunan untuk menjamin ketahanan pangan dan energi.

“Presiden Joko Widodo telah membangun fondasi yang kuat dan saya bertekad untuk membangun di atas fondasi tersebut. Indonesia harus mandiri dalam pangan dan kemudian keamanan energi,” ujar Prabowo dalam pidato di Qatar Economic Forum bulan lalu.

Menurutnya, mengurangi kemiskinan membutuhkan “kampanye besar dan upaya besar.”

“Kita harus fokus pada pengolahan sumber daya alam kita. Kita harus melakukan upaya besar dalam hilirisasi dan industrialisasi,” kata Prabowo, mengulang salah satu poin dalam platform kampanyenya.

Namun, para aktivis lingkungan memperingatkan bahwa hal ini akan memerlukan ketergantungan yang besar pada batu bara untuk menggerakkan beberapa industri ini.

Hilirisasi merujuk pada kebijakan strategis pemerintah dalam mengubah bahan mentah menjadi produk bernilai lebih tinggi sebelum diekspor. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi negara dengan mengembangkan industri yang mengolah sumber daya alam seperti mineral, minyak kelapa sawit, dan komoditas lainnya menjadi barang jadi.

Para aktivis lingkungan mengatakan bahwa ekspansi industri yang cepat dan risiko peningkatan polusi mengancam ekosistem Indonesia yang beragam.

“Apa yang akan terjadi dalam kaitan ekstraktif di Indonesia, berpotensi semakin parah ketika Prabowo menjadi presiden,” tambah dia,” kata Melky Nahar, koordinator LSM Jaringan Advokasi Tambang (JATAM).

Melky mengangkat kekhawatiran tentang potensi konflik kepentingan, dengan mencatat keterlibatan orang-orang bisnis yang terhubung secara politik dalam pemerintahan mendatang.

Adik bungsu Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, adalah seorang taipan bisnis di bidang pertambangan, kelapa sawit, pulp, dan kertas.

Fanny Tri Jambore, kepala divisi kampanye Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), mengatakan pendekatan pemerintahan Jokowi terkait inisiatif untuk mengalokasikan lahan hutan untuk kepentingan industri dipertanyakan.

“Pertambangan nikel yang masif itu terutama di kawasan hutan membuat lingkungan terancam,” kata pria yang biasa dipanggil Rere kepada wartawan.

Rere menjelaskan pengembangan industri nikel membutuhkan pembangkit listrik tenaga batu bara yang dikembangkan sendiri yang memicu meningkatnya industri batu bara di tempat lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

“Ini menyebabkan degradasi lingkungan yang semakin besar di Indonesia,” ujar Rere.

Dampak hilirisasi

Strategi pemerintah melibatkan hilirisasi dari 21 komoditas termasuk nikel dan bauksit, serta tanaman seperti minyak sawit. Prabowo mengatakan bahwa program hilirisasi komoditas-komoditas tersebut membutuhkan dana hingga US$ 545 miliar atau sebesar Rp 8.476 triliun.

“Penguatan kemampuan industri Indonesia, terutama di sektor-sektor yang bergantung pada sumber daya mineral Indonesia, akan terus berlanjut, akan diintensifkan, dan sektor tersebut akan berkembang,” tulis Prabowo dalam opininya yang dipublikasikan oleh Newsweek.

“Saya berkomitmen untuk mendorong Indonesia menuju pencapaian tujuan menjadi negara yang sepenuhnya berkembang pada tahun 2045.”

Setelah larangan ekspor bijih nikel pada tahun 2020, Indonesia telah melihat peningkatan 43 fasilitas pengolahan nikel, menurut data pemerintah.

Data menunjukkan bahwa konsesi pertambangan nikel di Indonesia meluas hingga lebih dari 2,47 juta hektar pada tahun 2022, dengan sebagian besar terletak di daerah hutan, kata Rere. Hal ini meningkat dari tahun 2021, yang semakin memicu kekhawatiran akan deforestasi dan rusaknya ekosistem.

Selain itu, ujar dia, kebijakan hilirisasi ini membuat partisipasi rakyat lokal semakin sempit, karena bahan mentah yang tadinya dikelola masyarakat menjadi berkurang secara signifikan.

Menurut Rere, semakin menurunnya partisipasi rakyat tersebut ditunjukkan dengan semakin tingginya angka kriminalitas, kekerasan terhadap warga yang memperjuangkan hak mereka, kata Rere.

Contohnya saja, kata dia, di Sulawesi, sebagai pulau penghasil bijih nikel terbesar terjadi  pencemaran air dan udara, deforestasi, pembuangan limbah, hingga pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam perhitungan Walhi, selama 10 tahun terakhir, terdapat  862 kasus kekerasan terjadi yang melibatkan masyarakat mulai dari intimidasi, kriminalisasi, dan kekerasan fisik hingga menyebabkan korban jiwa atau warga kehilangan haknya.

“Ini akan semakin mempercepat degradasi lingkungannya, karena mengikuti pola rezim Jokowi yang sudah melakukan degradasi lingkungan yang luar biasa, kalo polanya sama ya sama saja akan memburuk keadaannya,” ujar dia.

Rawan pelanggaran HAM

Rere mengatakan bahwa saat ini industri nikel didominasi oleh perusahaan-perusahaan China yang mencapai sekitar 80%, yang menurut Walhi, perlu dievaluasi karena abai terhadap dampak lingkungan dan sosial.

Salah satunya, kata Rere, kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Maluku Utara yang menjadi pusat pemrosesan nikel terbesar di Indonesia, yang merupakan patungan antara Zhejiang Huayou Cobalt dari China, grup induk Zhenshi dan Tsingshan.

Kompleks industri nikel raksasa bernilai milyaran dolar yang dimiliki perusahaan-perusahaan China ini pernah melanggar hak asasi (HAM) penduduk dan menyebabkan deforestasi yang signifikan, menurut laporan kelompok advokasi iklim yang dirilis pada pertengahan Januari.

Laporan Climate Rights International (CRI) berjudul “Nikel Dikeduk: Dampak Industri Nikel di Indonesia Pada Manusia dan Iklim,” menyebutkan perusahaan itu bekerja sama dengan polisi dan tentara menyerobot lahan serta mengintimidasi penduduk setempat.

Sebagian besar nikel yang diproses di IWIP dan di tempat lain di Indonesia diekspor untuk memenuhi permintaan terhadap nikel untuk dipakai dalam teknologi energi terbarukan, termasuk baterai kendaraan listrik.

Indonesia  yang merupakan rumah bagi cadangan bijih nikel terbesar di dunia, menarik investasi dalam pengolahannya dan pembuatan baterai kendaraan listrik. Terlebih, Indonesia telah menetapkan target produksi sekitar 600.000 kendaraan listrik pada 2030.

Bypass aturan?

JATAM menilai pemerintahan Jokowi mudah mengubah peraturan demi kepentingan tertentu, seperti memberikan izin pengelolaan pertambangan yang dicabut dari perusahaan kepada ormas keagamaan.

Kebiasaan untuk mem-bypass aturan ini membuat situasi tidak berubah tapi semakin parah dan ugal-ugalan karena regulasi sudah disiapkan sehingga pembukaan tambang terus berjalan di berbagai wilayah di Indonesia,” kata melky.

Menurut Melky, keterlibatan orang-orang terdekat di pemerintahan rawan dengan konflik kepentingan karena banyak politisi yang berlatar belakang sebagai pengusaha.

Hal senada disampaikan Direktur Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak yang menilai secara relatif agenda Prabowo-Gibran paling lemah dalam soal lingkungan karena transisi energi yang ditawarkan problematik.

“Terobosan pun tidak ada semasa Jokowi. Indonesia masih stagnan kalau soal pengembangan energi terbarukan karena krisis iklim salah satunya disebabkan transisi energi,” kata dia.

Contohnya dalam Biofuel, diperlukan penambahan 9 juta hektar kawasan hutan supaya menghasilkan minyak sawit yang cukup. Padahal, kata dia, itu bahaya untuk keberlanjutan kawasan hutan.

“Selain itu, ada juga program food estate, dan itu bukan solusi pangan kita karena menghabiskan hutan lagi, potensi deforestasi akan semakin besar,” ujar dia. 

Tongkang yang penuh muatan batu bara berlabuh di Sungai Mahakam di Samarinda, Kalimantan Timur, 19 Desember 2022. [Dita Alangkara/AP]

Tidak ada pilihan lain

Pakar lingkungan hidup dari Universitas Indonesia, Mahawan Karuniasa, mengatakan bahwa Indonesia tidak ada pilihan lain selain mengambil langkah hilirisasi.

Alasannya, kata dia, sumber daya alam tidak terbarukan mulai menipis sehingga krisis energi  diperkirakan akan terjadi akibat terjadi rebutan.

“Nikel menjadi harapan Indonesia tidak ekspor bijih mentah bulat-bulat, selama ini kan Indonesia menjadi pasar saja,” kata Mahawan.

“Jadi tidak ada pilihan lain selain berjalan beriringan paralel dengan itu,” tambahnya.

Dalam pidato sidang tahunan MPR tahun lalu, Presiden Jokowi memastikan hilirisasi nikel dan komoditas lainnya di Indonesia dilakukan dengan memanfaatkan  sumber energi baru terbarukan serta meminimalkan dampak lingkungan.

Prabowo sendiri dalam beberapa kesempatan berjanji untuk melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi terkait kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produk dan mengurangi impor.

Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad meminta publik untuk menunggu terbentuknya kabinet mendatang di bawah kepemimpinan presiden terpilih terkait kebijakan hilirisasi.

“Tentunya hilirisasi yang dibuat itu akan ada kajian yang mendalam soal lingkungan, analisa dampak lingkungan, teknologi yang digunakan serta bagaimana memelihara alam, kata Sufmi kepada wartawan. [Red]