Daerah  

Libatkan 45 Pemangku Kepentingan, Pertanian Lamongan Fokuskan Penguatan Ekonomi Petani

LAMONGAN | PANTURAPOS — Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memperkuat strategi ketahanan pangan daerah dengan menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Republik Indonesia. Langkah strategis ini diwujudkan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas tata kelola ekonomi petani secara komprehensif.

Acara tersebut secara resmi dibuka oleh Plt. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan, Hendro Setyo Budi, S.Hut., M.M., yang mewakili Kepala Dinas Dr. Mugito, M.M. Dalam arahannya, penguatan sektor pertanian dinilai menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas pasokan serta kesejahteraan petani di daerah.

FGD ini menghadirkan narasumber utama dari BRIN RI, yakni Peneliti Ahli Utama sekaligus Ketua Tim Riset, Prof. Dr. Ir. Johnny Walker Situmorang, M.S. Mengusung tema “Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani untuk Membangun Kedaulatan Ekonomi dan Mewujudkan Ekosistem Ketahanan Pangan Nasional yang Berkelanjutan,” diskusi menyoroti pentingnya efisiensi rantai pasok dari hulu ke hilir.

Sebanyak 45 peserta yang terdiri dari perwakilan kelompok tani (Poktan), pelaku usaha agribisnis, serta penyuluh pertanian tampak antusias mengikuti jalannya diskusi. Topik pembahasan berfokus pada ketersediaan stok pangan domestik, jaminan keterjangkauan akses bagi masyarakat, hingga optimalisasi kelembagaan ekonomi lokal agar petani memiliki posisi tawar yang lebih kuat di pasar.

Sebagai rangkaian kegiatan, tim riset bersama jajaran terkait juga turun langsung ke lapangan. Kunjungan tersebut dilakukan di Desa Rancangkencono, Kecamatan Lamongan, untuk meninjau kondisi riil tanaman padi serta potensi pengairan di Waduk Rancangkencono.

Melalui sinergi riset dan kebijakan ini, hasil kajian FGD diproyeksikan menjadi rujukan penting dalam merumuskan arah pembangunan pertanian di Kabupaten Lamongan. Selain itu, rekomendasi berbasis data ilmiah tersebut juga akan diserahkan kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia guna mendukung kebijakan pangan nasional yang berkelanjutan. [J2]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *