SIDOARJO | PANTURAPOS – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus berupaya memperkuat tata kelola perencanaan pembangunan daerah melalui penyelarasan persepsi antara jajaran eksekutif dan legislatif. Langkah tersebut diwujudkan dalam giat Sosialisasi Tata Kelola Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Sidoarjo yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Sun Hotel Sidoarjo, Senin (19/10/2026).
Bupati Sidoarjo, H. Subandi, saat membuka acara menegaskan pentingnya mengintegrasikan usulan Pokir DPRD ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Langkah ini krusial agar seluruh aspirasi masyarakat yang diserap para wakil rakyat tetap berpedoman pada regulasi, skala prioritas, kewenangan daerah, serta kemampuan anggaran Pemkab Sidoarjo.
“Kami berikhtiar menyamakan pemahaman agar seluruh pokok pikiran anggota dewan terkelola secara akuntabel dan memberikan dampak langsung bagi warga Sidoarjo,” kata Bupati Subandi.
Menurutnya, kamus usulan berperan sebagai kompas untuk mengharmoniskan aspirasi DPRD dengan visi-misi kepala daerah. Karena itu, koordinasi dan pendampingan teknis antar-lembaga harus diperketat agar program yang direncanakan dapat direalisasikan secara tepat, khususnya dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Sidoarjo.
Pada kesempatan yang sama, Plt. Sekretaris Daerah sekaligus Kepala Bappeda Sidoarjo, M. Ainur Rahman, menerangkan bahwa sosialisasi ini menjadi fondasi awal untuk mengawal usulan sejak tahap penelaahan hingga penganggaran. Ia berharap sinergi ini melahirkan tata kelola yang transparan dan tertib administrasi.
Agenda tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdillah Nasih, jajaran Forkopimda, para pimpinan dan anggota DPRD, serta jajaran kepala perangkat daerah. Kegiatan ini juga menghadirkan Auditor Ahli Madya Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri), Wiratmoko, sebagai narasumber ahli. [Red]
