JAKARTA | MDN — Angin segar berhembus bagi jutaan umat Muslim di Tanah Air yang mendambakan keberangkatan ke Tanah Suci. Berkat instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto dalam mengakselerasi tata kelola haji, masa tunggu atau antrean faktual jemaah haji Indonesia kini terpangkas secara signifikan menjadi 14 tahun.
Capaian monumental ini diumumkan secara resmi oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, usai melangsungkan pertemuan tertutup dengan Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/9/2026).
Dahnil mengungkapkan, kepala negara memberikan instruksi tegas untuk mencari formula terbaik guna meringankan beban penantian jemaah yang sebelumnya sempat memakan waktu hingga puluhan tahun.
“Presiden menyampaikan bahwasannya langkah Kementerian Haji untuk memperpendek antrean itu didukung penuh, sekaligus meminta kami terus mencari formula lanjutan. Perlu dicatat, sejak kementerian ini berdiri, antrean terpanjang pernah menyentuh 49 tahun. Dari situlah Presiden memerintahkan agar dicarikan solusi yang lebih singkat,” ujar Dahnil kepada awak media.
Sebelumnya, pemerintah sempat mencatatkan penurunan masa tunggu di angka 26 tahun melalui penyesuaian formula penghitungan awal. Kendati demikian, Presiden Prabowo menilai durasi tersebut masih terlalu lama bagi masyarakat dan menghendaki pembenahan yang lebih masif.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kementerian Haji dan Umrah bergerak cepat melakukan audit total dengan membersihkan serta memvalidasi 5,7 juta data jemaah haji yang terdaftar. Hasilnya, ditemukan sekitar 400 ribu data yang dinyatakan tidak valid dan langsung ditertibkan.
“Alhamdulillah, setelah kami ubah formulasinya tahun lalu dan merampungkan validasi 5,7 juta data jemaah—di mana ditemukan 400 ribu data invalid—kini rata-rata antrean faktual haji kita turun drastis menjadi 14 tahun,” tegas Dahnil.
Pemerintah memastikan komitmennya untuk terus mengawal perbaikan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji secara berkelanjutan, demi menghadirkan transparansi informasi serta kepastian keberangkatan yang adil bagi seluruh calon jemaah.
Langkah progresif pemerintah ini mendapat sambutan hangat dari berbagai kalangan masyarakat, salah satunya datang dari Ketua Umum DPP Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Anak Bangsa Sejahtera (ASLI), Muhammad Wahid, S.Pd.I., M.Pd.
Ia menilai penurunan masa tunggu dari rekor tertinggi 49 tahun menjadi 14 tahun merupakan bukti nyata keseriusan pemerintah dalam membenahi birokrasi secara jujur dan transparan.
“Ini kabar yang sangat mencerahkan bagi keluarga besar masyarakat Indonesia yang telah lama merindukan panggilan Baitullah. Membersihkan 5,7 juta data dan menindak 400 ribu data invalid menunjukkan keberanian pemerintah untuk menegakkan kejujuran demi kepentingan rakyat,” ujar Wahid.
Kendati demikian, Wahid mengingatkan agar angka 14 tahun ini dapat dirasakan secara merata dan berkeadilan di seluruh daerah tanpa adanya ketimpangan antarwilayah. Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk terus mengawal jalannya kebijakan ini agar tetap transparan dan akuntabel ke depannya. [WHD]
