SIDOARJO | PANTURAPOS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mendesak pengetatan pengawasan menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pasca-insiden keracunan massal yang menimpa ratusan santri Pondok Pesantren (Ponpes) Mambaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin.
Langkah tegas tersebut diambil untuk memastikan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan aman, tertib, dan sesuai standar higienitas.
Bupati Sidoarjo, Subandi, menyampaikan hal tersebut saat memimpin inspeksi mendadak (sidak) di SPPG Kalitengah, Tanggulangin, pada Rabu (2/9/2026). Peninjauan lapangan ini dilakukan menyusul dugaan keracunan makanan yang dialami ratusan santri sejak Selasa (1/9/2026) petang.
Dalam sidak tersebut, Bupati didampingi Wakil Bupati Mimik Idayana, Plt. Sekda Mohammad Ainur Rahman, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Dr. Christian Tobing, Kepala Dispendikbud Ridho Prasetyo, Asisten I Ainun Amalia, serta Wakil Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo.
Dari hasil inventarisasi bersama Dinas Kesehatan (Dinkes), DPMPTSP, dan Dispendikbud Sidoarjo, terkuak bahwa dari total 174 SPPG di Kabupaten Sidoarjo, sebanyak 153 unit telah beroperasional. Namun, masih terdapat 21 SPPG yang belum mengajukan permohonan izin operasional resmi.
“Ada 21 SPPG yang belum mengantongi izin. Temuan ini sudah kami laporkan ke BGN Pusat. Kami minta pengawasan benar-benar diperketat agar kasus keracunan massal ini tidak terulang di tempat lain,” tegas Subandi.
Terkait SPPG Kalitengah yang menyuplai makanan ke Ponpes Mambaul Hikam, Subandi mengonfirmasi bahwa unit tersebut sebenarnya telah memiliki izin resmi. Meski demikian, Pemkab Sidoarjo menyerahkan sepenuhnya penjatuhan sanksi administrasi maupun pembekuan operasional kepada BGN Pusat sebagai pemegang kewenangan.
“Pemkab Sidoarjo mendukung penuh program MBG Presiden. Namun, tata kelola di lapangan harus dibenahi. Jangan sampai kekurangan teknis seperti ini merusak tujuan mulia program pemerintah pusat,” imbuhnya.
Pemkab Sidoarjo menegaskan fokus utama saat ini adalah memastikan penanganan medis seluruh korban berjalan optimal tanpa kendala biaya maupun fasilitas.
Berdasarkan data resmi Dinas Kesehatan Sidoarjo per Rabu (2/9/2026) pukul 13.00 WIB, tercatat sebanyak 567 santri mendapatkan perawatan medis. Sebanyak 457 santri telah dinyatakan membaik dan diperbolehkan pulang, 30 santri masih dalam tahap observasi, sementara 80 santri lainnya masih menjalani perawatan intensif di 8 rumah sakit rujukan.
Rincian pasien rawat inap tersebar di:
-
RS Siti Hajar: 35 pasien
-
RSUD Notopuro: 31 pasien
-
RS Delta Surya: 16 pasien
-
RS Pusura: 12 pasien
-
RSU Aisyiyah St. Fatimah: 9 pasien
-
RS Pusdik Bhayangkara: 1 pasien
-
RS Anwar Medika: 1 pasien
-
RS Arafah Anwar Medika: 1 pasien
BGN Terbitkan Surat Suspensi Dapur Kalitengah
Sementara itu, Wakil Koordinator BGN Regional Jatim, Teguh Bayu Wibowo, menjelaskan bahwa BGN telah menerbitkan surat penghentian sementara (suspensi) bagi operasional SPPG Kalitengah terhitung sejak Rabu pagi.
“Tim investigasi dari BGN Pusat tengah meluncur ke lokasi untuk menentukan tingkat pelanggaran, apakah masuk kategori ringan atau berat. Selama investigasi berlangsung, dapur ini ditutup total,” terang Teguh.
Teguh memaparkan, SPPG Kalitengah memproduksi sekitar 2.800 porsi makanan saban hari yang didistribusikan ke sekolah-sekolah dan pondok pesantren, di mana 1.000 porsi di antaranya disalurkan ke Ponpes Mambaul Hikam.
Pihaknya juga membantah keras narasi hoax yang beredar di media sosial mengenai ditemukannya belatung dalam porsi makanan santri.
“Informasi soal belatung itu tidak benar. Sampel makanan dan bahan baku masih diuji laboratorium oleh tim ahli. Hasil investigasi BGN Pusat nantinya akan menjadi dasar evaluasi menyeluruh penetapan standar operasional MBG ke depan,” tandasnya. [SWD]
